Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) III menggelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Simulasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) (Foto. Jay)

BDGNEWS.BIZ – Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) III menggelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Simulasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU), Selasa, (29/11/2022), di Hotel Santika jalan Sumatera Bandung.

Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa dihadiri Kepala Kantor KPPU Kanwil III Lina Rosmiati, Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean, dan Seluruh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota/ Kabupaten di Seluruh Jawa Barat.

Kepala Kantor KPPU Kanwil III Lina Rosmiati di sela-sela kegiatan sosialisasi mengatakan, pihaknya mengakui memang terdapat indikasi pelaporan tender atau pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di Jawa Barat.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaporan kasus persekongkolan tender atau pelanggaran persaingan usaha di Jawa Barat,” kata Lina Rosmiati.

“Masyarakat dapat melaporkan kasus persekongkolan tender atau pelanggaran persaingan usaha di Jawa Barat ke Kantor KPPU Kantor Wilayah III, tetapi suratnya ditujukan kepada Ketua KPPU, nanti akan langsung diproses administrasinya,” pungkas Lina Rosmiati.

Sedangkan Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengungkapkan, laporan kasus persekongkolan tender di angka 77 persen dari laporan diterima, “Artinya dari sepuluh kasus terdapat 7 kasus yang dilaporkan,” ujarnya.

“Terdapat 400 perkara sejak KPPU berdiri, kurang lebih 77 persen kasus perserkongkolan tender,” ungkap Gopprera Panggabean.

Gopprera Panggabean menambahkan, temuan indikasi persengkongkolan menyebar dari Sabang hingga Merauke, “Kasus persekongkolan yang paling banyak adalah terkait anggaran pengadaan barang,” ujarnya.

“Maka dalam membuat kebijakan harus berkolaborasi dengan LPKK terkait temuan-temuan yang menunjukkan dokumen penawaran yang dikerjakan bersama-sama,” kata Gopprera Panggabean.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean (Foto. Ist)

Lebih lanjut Gopprera Panggabean mengatakan, Kelompok Kerja (Pokja) apabila menemukan dua indikasi misalnya terjadi kesamaan dokumen, kesamaan secara teknis misalnya metode kesamaan persis, harus dirubah untuk dibedakan.

“Kasus pesekongkolan tender di tahun 2022 cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Gopprera Panggabean.

Gopprera Panggabean mengungkapkan, di Kota Bandung ada satu kasus persekongkolan tender yang dilaporkan, “Maka diperlukan edukasi bagi masyarakat terkait pelaporan kasus persekongkolan tender tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, potensi kasus persekongkolan tender masih tinggi, menurut data KPPU menunjukkan hampir 400 kasus persekongkolan terjadi, dan yang telah ditangani sekitar 77 persen secara nasional. (HNY/MIM)