Suasana tampak muka RSUD Kota Bandung di Jalan Rumah Sakit No. 22 Kota Bandung, Jawa Barat (Foto: IST)

BDGNEWS.BIZ – Giliran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung di jalan Rumah Sakit No. 22 Kota Bandung, Jawa Barat memberi hak jawab dan menanggapi dugaan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), penggelembungan harga lelang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum dengan HPS Rp.15.718.934.000 Tahun Anggaran 2014.

Peristiwa terakhir ini terjadi tatkala RSUD Kota Bandung menggelar audiensi bersama para pegiat media, Senin, (3/10/2022),di Ruang Rapat Komite Medik RSUD Kota Bandung.

Audiensi RSUD Kota Bandung bersama pegiat media menghadirkan Kasubbag Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Kota Bandung Yusdinur Tendra Mutasiandi, dan Kasie Pelayanan Penunjang Non Medis RSUD Kota Bandung Ade Hafil, yang mewakili Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dr. Mulyadi, Sp., Ort.

“Setelah kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, terkait kasus ini memang ada beberapa pihak yang sudah pensiun, mutasi, dan promosi,” kata Kasubbag Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Kota Bandung Yusdinur Tendra Mutasiandi pada awal gelaran audiensi.

“Terkait dugaan penyelewangan yang dituduhkan kepada kami, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh RSUD Kota Bandung, karena kami telah diperiksa dan diaudit oleh Auditor sesuai kewenangannya, dan proses pemeriksaan sudah selesai di tingkat BPK,” papar Yusdinur Tendra Mutasiandi.

“Alhamdulillah setelah diperiksa BPK RSUD Kota Bandung sudah clear, karena kami sudah melakukan tupoksi sesuai prosedur secara normatif,” lagi kata Yusdinur Tendra Mutasiandi.

“Karena surat aduan terhadap RSUD Kota Bandung sudah tersebar kemana-mana, maka kami sesuai arahan pimpinan dalam posisi menunggu,” kata Yusdinur Tendra Mutasiandi, “Tanpa bermaksud menantang, yang pasti kita menunggu dan berproses,” ujarnya.

 
PT Nona Rulitasary

Sedangkan Hafil mengungkapkan, dirinya pernah bertemu langsung beberapa kali dengan pelapor yakni Sofyan selaku Direktur Operasional PT Nona Rulitasary di tahun 2014.

“Saya mempertanyakan apakah PT Nona Rulitasary masih ada atau tidak, dan saya mempertanyakan Sofyan orangnya masih ada atau tidak, karena saya beberapa kali menelpon kantornya di Palembang tidak ada jawaban,” ungkap Ade Hafil.

Lebih lanjut Ade Hafil mengungkapkan, bila ada temuan hasil pemeriksaan, biasanya BPK mengupload temuan tersebut, namun untuk kasus yang diadukan oleh PT Nona Rulitasary hingga saat ini di website BPK tidak muncul aduan tersebut, “Karena kalau muncul akan ada surat tembusan kepada kami, inilah yang kami pertanyakan,” tegasnya dengan menambahkan – “Dipastikan, ini hoax.”

“Kami meminta kepada teman-teman media untuk cross check PT Nona Rulitasary dan keberadaan Sofyan,” kata Ade Hafil.

Surat ke Kejati Jawa Barat.

Seusai Audiensi, para awak Media mencoba mengontak Direktur Operasional PT Nona Rulitasary yang bernama Sofyan melalui sambungan telepon, dan ternyata Sofyan mengangkat telepon dan menjawab klarifikasi dari pihak RSUD Kota Bandung Ade Hafil.

“Saya masih ada, dan saya sudah mengirimkan surat kepada Kejati Jawa Barat tertanggal 2 September 2022 untuk mempertanyakan perkembangan kasus RSUD Kota Bandung.,” kata Sofyan.

“Biar saja pihak RSUD Kota Bandung mau bicara apa saja, yang terpenting laporan sudah masuk ke Kejati Jawa Barat, kita lihat saja nanti pihak mana yang akan datang memeriksa RSUD Kota Bandung,” pungkas Sofyan.

Seperti diketahui, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung yang berlokasi di jalan Rumah Sakit No. 22 Bandung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait dugaan KKN dan penggelembungan harga lelang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum dengan HPS Rp.15.718.934.000.

Kasubbag Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Kota Bandung Yusdinur Tendra Mutasiandi (kiri), dan Kasie Pelayanan Penunjang Non Medis RSUD Kota Bandung Ade Hafil (kanan) saat menggelar konpers pada Senin, 3 Oktober 2022 di kantornya – Tuduhan ini ditepisnya, hoax, ujarnya. (Foto:HNY) 

Dirut RSUD Kota Bandung dan Tim Pokja ULP RSUD Kota Bandung diduga menggelembungkan harga (mark up) miliaran rupiah.

Pelapor adalah Sofyan yang merupakan Direktur Operasional PT Nona Rulitasary selaku salah satu peserta pelelangan, pihaknya melaporkan Dirut RSUD Kota Bandung dan Tim Pokja ULP RSUD Kota Bandung karena merasa diperlakukan diskriminasi, Sofyan menegaskan pihaknya mengetahui semua proses pelelangan dengan bukti fisik.

Adapun, pihak yang dilaporkan Sofyan di antaranya:

Walikota Bandung

Direktur RSUD Kota Bandung

PPK Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum RSUD Kota Bandung

PT Triputra Aman Makmur

PT Aneka Medika Indonesia

PT Airindo Sentra Medika

PT Esa Medika Mandiri

PT Citra Sejati

PT Mutiara Rizky Abadi

Kronologis yang dilaporkan di antaranya, spesifikasi alat mengunci pada merk tertentu, PT Aneka Medika Indonesia selaku komandan lelang mendapat porsi paling banyak, terjadi persekongkolan peserta lelang dengan RSUD Kota Bandung, spesifikasi dikunci, PT Aneka Medika Indonesia hanya pendamping agar tidak terlihat monopoli, spesifikasi melanggar Pepres 54 Tahun 2010, terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang difasilitasi PPK RSUD Kota Bandung.

Seperti diketahui, anggaran lelang berdasarkan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum RSUD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

Berikut nama-nama Tim Pokja Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Kota Bandung:

Ketua: dr. Supratman

Sekretaris: Lina Herlina, A.Md

Anggota: Uji Mujiyati, Imas Een Sumiati. Asep Hendriana

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung saat pelelangan terjadi adalah dr. Taat Tagore Diah Rangkuti, MKKK., yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Bandung Kiwari di jalan Raya Kopo No.311 Bandung. (HNY/BRH)