Ilustrasi tanaman ganja. (AP/Matilde Campodonico)

Terkait keputusan Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mencabut kembali aturan mengenai penetapan ganja sebagai salah satu komunitas obat membuat Komunitas Advokasi dan Kampanye Aksi Keadilan (AKSI) merasa sangat kecewa.

Syahrul Yasin Limpo, Menterei Pertanian, sebelumnya telah menggolongkan ganja menjadi salah satu tanaman obat melalui Kepmentan RI Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020. Tetapi mulai Sabtu (29/8), keputusan tersebut dicabut sementara lantaran pihaknya ingin melakukan koordinasi dengan pihak BNN, Kemenkes dan LIPI.

Menurut Yohan, seharusnya keputusan tersebut diberi apresiasi lantaran telah menunjukan sikap progresifnya terhadap kebutuhan pengobatan masyarakat.

AKSI juga mengatakan bahwa regulasi narkotika di Indonesia yang terbilang ketat dapat menimbulkan sejumlah dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, hak asasimanusia dan secara sosial.

Ia membahas terkait kasus tahun 2017 lalu yang menjerat Fidelis Arie. Saat itu Fidelis ditangkap lantaran telah mengobati almarhumah istrinya, Yeni Riawati dengan ekstrak daun ganja. Menurut Yohan, kematian istrinya tersebut terjadi akibat penghentian pemberian ekstrak daun ganja kepada sang istri.

Hal yang sama juga dialami oleh Reyndhart Rossy Nahisa Siahaan yang saat ini menjalani proses hukum terkait pembelian dan menguasai ganja yang ia gunakan untuk kepentingan medis terhadap dirinya sendiri. Kemudian ia dipidana selama 10 bulan penjara.

Infografis 7 Manfaat dan Bahaya Ganja

Pemerintah Harus Melihat Sisi Positif Daun Ganja

Secara terpisah, Syardani M Syariaf, pengamat ganja asal Aceh, meminta pihak pemerintah harus bisa melihat sisi positif yang diberikan oleh ganja, baik dari sisi medis atau kuliner.

Ia menceritakan, pada masa lampau di Aceh, ganja merupakan bumbu untuk memasak. Namun kebiasaan tersebut terhenti lantaran adanya UU yang menjadikan ganja sebagai bagian dari narkoba.

Melalui rilis secara resmi, Syahrul mengatakan bahwa pihaknyaa akan melakukan kajian ulang terhadap Kepmen terkaitkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan tersebut.